PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
DAN E - FAKTUR

Membahas secara komprehensip dan mendasar mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai dari tatacara penghitungan, pemotongan, dan pelaporannya berdasarkan aturan pajak terbaru.


pokok bahasan
  1. PER-16/PJ/2014 (20/06/2014) tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak
      Berbentuk Elektronik

  2. PER-17/PJ/2014 (20/06/2014) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak
      Nomor Per-24/Pj/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur
      Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan
      Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

  3. KEP-136/PJ./2014 (20/06/2014) tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang DiWA / SMSjibkan
      Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

  4. PENG-01/PJ.02/2014 (30/06/2014) tentang Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (E-Faktur)

  5. PER-12/PJ./2014 tentang Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara
      Jabatan Atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014

  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas PMK Nomor
       68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/ PMK.011/2013 tentang Tata cara pembuatan dan
      tata cara pembetulan atau penggantian Faktur pajak.

  8. PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
      PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian
      Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN). Benarkah dengan
      diterbitkannya peraturan ini, seluruh PKP badan WA / SMSjib menggunakan e-SPT Masa PPN
      mulai masa pajak Juni 2013?

  9. PMK 38/PMK.011/2013 tentang Perubahan Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
      Benarkah bahWA / SMS jasa freight forWA / SMSrding yang didalam tagihan jasa pengurusan transportasi
      tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) saat ini dikenai pajak dari nilai lain?

10. PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian, Pemberitahuan dalam Rangka
      Pembuatan, Pembetulan/Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak, mulai berlaku 1 April 2013.
      Apakah peraturan ini merubah tata cara pembuatan Faktur Pajak?

11. PER-08/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
      Per-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur
      Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian,
      Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak serta SE- 15/PJ/2013. SE-52/PJ/2012 tentang
      Tata Cara Permohonan Kode Aktivasi dan Password serta Permintaan, Pengembalian,
      dan PengaWA / SMSsan Nomor Seri Faktur Pajak.

12. PMK No. 163/PMK.03/2012 tentang Batasan Kegiatan Pengenaan PPN atas Membangun
      Sendiri, yang mengubah luas bangunan dan menurunkan tarif PPN. Aturan PER-25/PJ/2012
      yang menyebutkanbahWA / SMS penetapan secara jabatan saat ini ditentukan berdasarkan data nilai
      terendah data Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN).

13. SE-48/PJ/2012 tentang Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi. Apakah PKP dapat dicabut secara
      jabatan oleh Ditjen Pajak? Bagaimana supplier Anda termasuk yang PKP-nya dicabut secara
      jabatan?

14. Serta beberapa peraturan lain seperti PER-10/PJ/2013, PMK 155/PMK.03/2012,
      PMK 238/PMK.03/2012, PMK 80/PMK.03/2012, PMK 82/PMK.03/2012, PMK 83/PMK.03/2012,
      PMK 84/PMK.03/2012, PMK 85/PMK.03/2012 sebagaimana telah diubah dengan (stdd)
      PMK 136/PMK.03/2012, PMK 122/PMK.03/2012 dan SE-47/PJ/2012.


peserta

Peserta yang diharapkan berpartisipasi dalam program ini adalah karyaWA / SMSn dari berbagai level (keuangan, akuntansi, pemasaran, SDM, teknik, dll) yang berhubungan dengan pajak perusahaan.


target sasaran training

1. Membekali peserta dengan dasar-dasar peraturan yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan
    Nilai (PPN) mulai dari tatacara penghitungan, pemotongan, dan pelaporannya.
2. Membantu peserta dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan PPN yang
    mungkin dihadapi perusahaannya.


instruktur

Bambang Kesit,
sejak tahun 2000 menekuni Quality Management System (QMS-ISO 9000) baik untuk organisasi pendidikan maupun bisnis. Telah memberi berbagai macam pelatihan di bidang QMS baik tingkat sekolah dasar/ menengah, perguruan tinggi maupun perusahaan. Sampai saat ini, tercatat sebagai Internal Quality Auditor dan Reviewer Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Selain sebagai staff pengajar program studi akuntansi FE-UII, ia juga menekuni keprofesiannya di bidang perpajakan dan akuntansi sektor publik dengan bergabung dalam KAP “KUMALAHADI” Yogyakarta sebagai Auditor Senior, Tax-Consultant dan Tenaga Ahli Keuangan Daerah.